Melepas Belenggu Subsidi Bahan Bakar

SUBSIDI bahan bakar minyak telah membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN. Bagai kaset lama yang diputar berulang-ulang, subsidi BBM menjadi persoalan yang berkali-kali mencuat tanpa ada penyelesaian. Sudah puluhan tahun perencanaan APBN porak-poranda akibat fluktuasi harga minyak dunia dan perkiraan konsumsi BBM bersubsidi yang hampir selalu meleset. Kemelesetan semakin besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Subsidi BBM juga telah lama menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, serta mengiris-iris rasa keadilan.Uang negara terus mengalir deras untuk membiayai subsidi BBM yang sebagian besar jelas dinikmati golongan mampu.Sekadar catatan, alokasi anggaran untuk subsidi BBM pada 2014 sebesar Rp246,5 triliun.

Upaya mengurangi tekanan fiskal akibat jumlah subsidi BBM yang terus membengkak memasuki babak baru. Tugas untuk mengurangi subsidi yang memberatkan keuangan negara itu dipastikan akan diambil alih oleh presiden terpilih Joko Widodo.

Kesiapan untuk tidak populer sebagai dampak dari menaikkan BBM pada tahun pertama pemerintahan Jokowi harus diapresiasi. Ketimpangan neraca keuangan negara memantik nyali Jokowi-Jusuf Kalla untuk melahirkan kebijakan yang tegas dan cepat. Kita telah lama defisit pemimpin yang berani untuk tidak populer. Jokowi harus tetap berpegang pada prinsip bahwa keputusan itu harus diambil agar APBN tidak limbung oleh beban subsidi.

Sudah menjadi keniscayaan jika pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi, pada suatu saat likuiditas negara akan habis. Negara bisa bangkrut.Proyek-proyek infrastruktur terbengkalai akibat kekurangan pembiayaan. Jika itu terjadi, rakyat jugalah yang akan menjadi korbannya. Tugas pertama Jokowi kelak, selain menjelaskan kepada publik tentang kebijakan yang harus diambil itu, ialah meyakinkan parlemen karena kendala pasti menghadang. Jokowi-JK harus mampu meyakinkan DPR yang sebagian besar adalah koalisi oposisi bahwa penaikan harga BBM itu bukan saja penting, melainkan juga sudah mendesak. Pemerintah dan DPR harus mengakhiri mata rantai yang membuat urusan BBM bersubsidi menjadi `penyandera' dan mainan politik di negeri ini.

Jokowi-JK harus bergerak cepat untuk mengatasi kelimbungan keuangan negara.Yang paling penting ialah menetapkan ke mana dana hasil pengurangan subsidi BBM itu akan dialokasikan. Jokowi-JK harus memastikan bahwa alokasi anggaran yang didapat dari pengurangan atau pencabutan subsidi BBM untuk mengurangi beban masyarakat tidak mampu dan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur tidak lagi terbengkalai akibat kekurangan pembiayaan. Pembangunan dermaga, bandara, jalan, dan prasarana jalur logistik lainnya bisa dibiayai murni oleh APBN.Tidak harus menunggu investasi swasta.Karena itu, subsidi BBM yang dibuang percuma di jalanan memang harus dihapuskan. (Pol/P-4) Media Indonesia, 1/09/2014, hal 23